Setiap Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima K/L agar dilakukan proses administrasi hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 mengingat terdapat ketentuan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut- … Lanjutkan membaca HIBAH BARANG TAYL (Tahun Anggaran Yang Lalu)
Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga
Mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Tujuan penggunaan hibah adalah untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam, mendukung program pembangunan nasional, dan memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan. Mekanisme pengelolaan … Lanjutkan membaca Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga
PENYESUAIAN SISA PAGU DIPA
Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 21 / PB / 2014 Tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara. Penyesuaian sisa pagu DIPA pada KPPN dan Satuan kerja dilakukan atas dasar adanya setoran pengembalian belanja. Setoran … Lanjutkan membaca PENYESUAIAN SISA PAGU DIPA
ADK BMN Gagal Upload (E-Rekon)
Pada saat pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA (E-Rekon), terdapat permasalahan dalam upload ADK BMN. Status Permasalahan tersebut antara lain : Upload data SIMAK BMN : Sedang proses upload ke databaseUpload data SIMAK BMN Gagal : ada data tidak normal pada ADK, saat proses pengiriman adk dari Persediaan-Simak-Saiba kemungkinan ada erorVersi SIMAK/Persediaan tidak update: Belum update aplikasi dan … Lanjutkan membaca ADK BMN Gagal Upload (E-Rekon)
Penyampaian LPJ Bendahara dan Pengenaan Sanksi
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang (UP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satker wajib menyampaikan LPJ kepada : KPPN … Lanjutkan membaca Penyampaian LPJ Bendahara dan Pengenaan Sanksi
